Maraknya galian C berupa galian pasir maupun galian tanah merah di
wilayah kabupaten Tangerang khususnya di daerah kecamatan Jambe, Keronjo,
Teluknaga, Cisoka dan sekitarnya terus-menerus menjadi sorotan
karena imbasnya yang merugikan. Galian tersebut mengakibatkan jalan-jalan
menjadi rusak karena dilewati oleh truk bermuatan galian. Bahkan pada musim
hujan jalan menjadi berlumpur dan licin namun pada saat kemarau jalan menjadi
sangat berdebu.
Usaha galian C pada wilayah kabupaten Tangerang yang berjumlah 324 titik
ini, dapat dipastikan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Mengingat
galian C yang tersebar di 24 kecamatan ini sangat merusak lingkungan
pedesaan, menurut laporan BLHD usaha galian c yang termasuk kriteria merusak
lingkungan ringan sebanyak 129 titik, sedangkan yang merusak lingkungan berat
sebanyak 71 titik, dan yang merusak lingkungan sedang sebanyak 124 titik,
adapun lingkungan yang mengalami pengrusakan adalah struktur jalan raya dan
area persawahan serta area kebun.
Banyak sudah laporan yang menjadi korban akibat galian, namun
keberadaannya terkesan dibiarkan oleh Pemerintah dan Sat Pol PP setempat.
Mengingat begitu banyaknya kerugian yang didapatkan oleh penduduk di sekitar
daerah galian C tersebut, sikap pemerintah dan Sat Pol PP yang seperti ini,
dapat menimbulkan pertanyaan apakah memang mereka tidak mengetahui hal
tersebut, ataukah hanya berpura-pura tidak mengetahuinya.
SOLUSI
Dalam kasus ini, pelanggaran hukum cukup
jelas dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha dan pihak yang terkait dalam usaha
galian C yang ilegal, namun permasalahannya menurut data yang didapat bahwa
pihak pemerintah dan aparat tidak menjalankan hukum dengan tegas yang sesuai
dengan undang-undang yang berlaku, baik dalam peraturan daerah maupun
undang-undang negara Indonesia sendiri.
1.
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, pada pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa penataan ruang
kawasan pedesaaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pertahanan
kualitas lingkungan setempat, dan wilayah yang didukungnya, konservasi
sumberdaya alam, pelestarian budaya lokal, pertahanankawasan lahan abadi
pertanian pangan untuk ketahanan pangan, penjagaan keseimbangan pedesaan.
2.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.
11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam peraturan menteri
ini disebutkan bahwa, bahan galian nonlogam atau bahan galian golongan C
termasuk kedalam bidang sumber daya energi dan mineral, dimana jenis usaha
galian C ini wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan, dengan
kriteria kapasitas galian lebih besar dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
m3/tahun atau jumlah material penutup yang dipindahkan lebih dari 1.000.000
(satu juta) ton.
3.
Berdasarkan UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral pada pasal 8 disebutkan bahwa kewenangan
pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral
yaitu memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan
apabila usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan ijin maka
oknum yang terkait (dalam hal ini pengusaha galian) dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai Pasal 158 pada UU No.4 Tahun 2009, yang menyatakan
setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan
dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar) rupiah. Pada Pasal 160 juga
disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ekplorasi tanpa ijin usaha
penambangan dipidana paling lama 1 tahun dan denda sebesar
200.000.000 (dua ratus juta) rupiah.
4.
Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 menyatakan kawasan pedesaan adalah
wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pedesaan,
pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Hal tersebut
dapat dijerat sanksi bagi oknum yang membuat alih fungsi tata ruang menjadi
demikian, sesuai pada Pasal 63 dalam UU No. 26 tahun 2007 bahwa
sanksi yang bisa diberikan berupa pengembalian fungsi ruang. Sanksi pidana yang
lain yaitu sesuai pada Pasal 69 Untuk perubahan fungsi ruang
akan dipidana 3 tahun dan denda 500.000.000 (lima ratus juta)
rupiah.
Untuk mengatasi masalah
pelanggaran hukum dan ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, maka
diperlukannya tidakan-tindakan serta upaya dari pemerintah itu sendiri dan
peran serta aparat penegak hukum. Tindakan dan upaya tersebut adalah sebagai
berikut:
1.
Segera Dilakukan Tindakan Dengar Pendapat dan
Diputuskan Solusi Permasalahan, dalam rangka mencari masukan dan informasi
tentang inventarisir galian C dari seluruh kepala desa dan camat dari wilayah
yang terdapat permasalahan galian. Tindakan ini dapat menyimpulkan diantaranya
yaitu menegur camat dan kepala desa tersebut melalui bupati kabupaten
Tangerang, kemudian komisi IV meminta kepada seluruh aparat terkait seperti
Satpol PP, Dishub, BPN, Kepolisian, yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang
untuk segera membentuk Tim Work supaya permasalahan ini segera terselesaikan,
karena tidak ada perdanya tentang galian C, untuk itu galian C tidak ada yang
dilegalkan.
2.
DPRD bersama-sama pemda dan jajaran terkait untuk
melakukan sidak dengan menutup galian tanah yang berada di wilayah kabupaten
Tangerang dan menindak oknum-oknum pejabat, aparat dan sebagainya yang
memback-up kegiatan galian tanah illegal tersebut. Selain itu DPRD juga harus
mengeluarkan surat rekomendasi pelarangan galian dan penutupan galian C di
seluruh kecamatan di wilayah yang dapat merusak lingkungan hidup dan fungsi
dari wilayah tersebut.
3.
legalisasi usaha galian dalam bentuk Perda, sehingga
pajak yang dikeluarkan resmi masuk ke kas negara bukan ke oknum yang tidak
bertanggung jawab. Perda ini harus direncanakan sedemikian rupa agar dalam
menjalankan usaha galian dapat diatur secara tegas batas-batasannya, baik
tonase muatan truk pengangkut galian sehingga tidak merusak jalan, volume
maksimal dari penambangan dan lahan yang diperbolehkan untuk usaha galian agar
tidak merusak lingkungan, analisa dampak masalah lingkungan yang terjadi,
sampai dengan sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga
dalam kegiatanya dapat terjaga kebersihan dan keindahan serta tidak merugikan
masyarakat.
Bersambung Studi Kasus Permasalahan Pertambangan Part 2
Sumber:
0 komentar:
Post a Comment